Berapa sih jumlah kendaraan di Jabodetabek?

Pertanyaan ini sering terlintas saat kita sedang terjebak macet di jalanan ibukota. Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang diambil di Seminar di Universitas Trisakti tanggal 24 Agustus 2016, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 terdapat hampir 25 juta unit kendaraan di jabodetabek, yang terdiri dari 18,5 juta sepeda motor dan 6,4 juta unit mobil (termasuk mobil penumpang, mobil beban, mobil bis, dan kendaraan khusus). Data ini sejalan dengan Buku Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015..

 

 

untitled

Lalu, apa yang dapat diambil dari data tersebut? Salah satunya adalah bahwa jumlah sepeda motor di DKI Jakarta lebih banyak dari jumlah penduduknya, artinya setiap orang punya lebih dari satu sepeda motor di rumahnya.

Kemudian, jumlah kepemilikan kendaraan yang terendah ada di Kabupaten Bogor yaitu hanya 11% dari jumlah penduduknya.

Selain itu, rata-rata jumlah sepeda motor hampir tiga kali lipat (74%) dari jumlah mobil (26%), kecuali di Kota Tangerang Selatan dimana jumlah motor hanya 25% dan jumlah mobil sebanyak 75%.

Jumlah kendaraan di Jabodetabek sekitar seperempat dari total seluruh kendaraan yang ada di seluruh Indonesia yaitu sebesar 114 juta unit.

Jumlah kendaraan angkutan umum di Jabodetabek baru sekitar 512.000 unit atau 2% dari total seluruh kendaraan. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Jabodetabek yang mencapai 31 juta jiwa.

Data BPTJ menunjukkan bahwa pada tahun 2015, total perjalanan di Jabodetabek sebanyak 47,5 juta per hari. Total Perjalanan dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ke DKI Jakarta sebesar 1,4 juta per hari dimana 31% (423.000) dari Tangerang, 31 % (425.000) dari Bogor, dan 38% (571.000) dari Bekasi.

Road ratio di Jabodetabek hanya sekitar 1.92% dengan average speed 19 km/jam dan Volume to Capacity Ratio (VCR) 0.84.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dekade Aksi Keselamatan Jalan: Status Indonesia saat ini

Pada bulan April tahun 2013, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Instruksi ini lahir setelah diluncurkannya Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035 oleh Wakil Presiden RI pada bulan Mei tahun 2011. RUNK ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Program PBB Road Safety Decade of Action 2011-2020 sebagaimana tercantum dalam Resolusi PBB Nomor 64/255 tahun 2010 tentang Improving Global Road Safety.

Baik RUNK maupun Inpres di atas memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengurangi fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 50% di Tahun 2020. Bedanya, Inpres hanya mentargetkan sampai tahun 2020, sedangkan target RUNK sampai tahun 2035 dimana tingkat fatalitas ditargetkan untuk dikurangi hingga 80%.

Tingkat fatalitas di atas dipahami sebagai jumlah orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Data awal (baseline) yang dijadikan rujukan adalah data kecelakaan tahun 2010 dimana terdapat 31,234 jiwa yang meninggal dunia (Sumber: Bappenas). Dengan demikian, pada tahun 2020 jumlah fatalitas harus di bawah 15,617 jiwa seperti grafik di bawah ini:

fatalitas

Saat ini RUNK dan Inpres telah menempuh setengah jalan. Lalu, bagaimana cara menghitung progres Indonesia saat ini? RUNK telah menetapkan tiga indikator utama yang harus dicapai, yaitu:

1. Indeks fatalitas per 10,000 kendaraan:  3.93 di Tahun 2010 menjadi 1.96 di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

fatality-per-vehicle

2. Indeks fatalitas per 100,000 populasi:  13.15 di Tahun 2010 menjadi 6.57 di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

fatality-per-population3. Case Fatality Rate (CFR), yaitu tingkat jumlah kematian dibagi jumlah kejadian kecelakaan: 50.70% di Tahun 2010 menjadi 25.35% di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

case-fatality-rate

 

Garis biru menunjukkan target, sedangkan garis merah menunjukkan realisasi yang telah dicapai. Grafik di atas disusun berdasarkan pengolahan data dari berbagai sumber, seperti BPS, Korlantas, dan Bappenas yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

tabel.jpg

Tulisan yang berwarna hitam di tabel menunjukkan angka yang “given” dari instansi terkait sebagaimana tercantum di atas. Tulisan yang berwarna merah merupakan angka proyeksi (inter/extra-polasi) yang dihitung berdasarkan trendline di spreadsheet. Angka ini hanya merupakan pendekatan. Jika ada data lain yang lebih akurat, please feel free to comment.

Lalu apa kesimpulannya?

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa sampai saat ini Indonesia is on the right track dalam mencapai target Dekade Aksi Keselamatan Jalan, dimana realisasi sudah lebih baik daripada target.

 

 

 

Posted in data | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Jumlah Kejadian dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  sejak Tahun 1992 sampai 2014, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai hampir 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) jiwa. Jumlah ini hampir menyamai jumlah penduduk kota Yogyakarta yang mencapai 380.000 jiwa. Hal ini belum memperhitungkan data kecelakaan yang belum dilaporkan secara resmi.

jumlah-kecelakaan

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah kejadian maupun jumlah korban kecelakaan pada tahun 2005 dan tahun 2009. Hal ini bukan berarti bahwa jumlah kejadian dan korban yang meningkat, namun dapat terjadi karena adanya perbaikan sistem pencatatan data kecelakaan lalu lintas.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa yang berhak mencatat data kecelakaan di Indonesia hanyalah Kepolisian. Sejak saat itu, maka metode pencatatan data kecelakaan menjadi semakin baik.

Bahkan, sejak Tahun 2014, Kepolisian telah memiliki sistem informasi pencatatan kecelakaan lalu lintas yang dinamakan IRSMS (Integrated Road Safety Management System). Dengan sistem ini, maka koordinat lokasi kejadian, jumlah korban, jenis kendaraan, dan data lainnya dapat diperoleh secara online.

Kembali ke data kecelakaan di atas. Rata-rata jumlah korban meninggal selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 27.000 jiwa per tahun, atau 3 orang per jam! iya, setiap jam ada 3 nyawa melayang karena kecelakaan lalu lintas.

Belum lagi jumlah korban luka. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah kejadian kecelakaan adalah sebanyak 98,000 kejadian, jumlah korban luka berat adalah sebanyak 31,000 orang dan jumlah korban luka ringan adalah sebanyak 104,000 orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Struktur Baru Balai Besar /Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Pada tanggal 1 Juni 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR. Dengan demikian, jumlah Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  yang semula berjumlah 11 Balai, menjadi 18 Balai di seluruh Indonesia.

Provinsi yang menjadi kewenangannya pun berubah menjadi seperti tabel di bawah ini:

No Provinsi Nama Unit Pelaksana Teknis
1 Aceh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh
2 Sumut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II  Medan
3 Riau
4 Sumbar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang
5 Bengkulu
6 Kepri Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi
7 Jambi
8 Sumsel Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang
9 Babel
10 Lampung
11 Banten Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta
12 Jabar
13 Jkt
14 Jateng Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang
15 Yogya
16 Jatim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya
17 Bali
18 NTB Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram
19 NTT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang
20 Kalbar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin
21 Kalteng
22 Kalsel
23 Kaltim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan
24 Kaltara
25 Sulbar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar
26 Sulsel
27 Sulteng Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu
28 Sultra
29 Sulut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado
30 Gorontalo
31 Maluku Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon
32 Malut
33 Papua Barat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari
34 Papua Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura
Jembatan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ini sendiri berada di bawah Direktur Jenderal Bina Marga. Tugasnya antara lain melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Permen PUPR di atas,  maka struktur organisasi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai Permen PU Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU tidak berlaku lagi.

Contohnya, yang semula di bawah Kepala Balai Besar terdapat Bidang Perencanaan, Bidang Pelaksanaan I/II, dan Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan (PSP3), menjadi Bidang Perencanaan dan Pemantauan, Bidang Pembangunan dan Pengujian, dan Bidang Preservasi dan Peralatan I/II.

Berdasarkan Permen PUPR 20/PRT/M/2016, Audit Keselamatan Jalan merupakan tugas Bidang Pembangunan dan Pengujian.

 

 

#BalaiBesarPelaksanaanJalanNasional #BalaiPelaksananJalanNasional #BalaiBaru #StrukturBalai #BalaiJalan #JalanNasional #BinaMarga #UnitPelaksanaTeknis #KementerianPU #KementerianPUPR #PUPR #DirektoratJenderalBinaMarga #PenyelenggaraJalan #PelaksanaJalan #PermenPUPR20/PRT/M/2016 #PermenPU #Permen20/2016 #WilayahBalai #BBPJN #BPJN #BalaiJembatan #Terowongan #JalanIndonesia #DirectorateGeneralofHighways #DGH #AuditKeselamatanJalan #Tupoksi #TugasFungsi

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anggaran Transportasi 2017

 

Data di bawah ini menunjukkan rencana anggaran terkait transportasi yang akan disiapkan Pemerintah pada Tahun 2017. Tabel pertama menunjukkan anggaran Ditjen Bina Marga sebesar 42 Triliun Rupiah. Tabel kedua menunjukkan anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 4.7 Triliun Rupiah dan anggaran Ditjen Perkeretaapian sebesar 18 Triliun Rupiah.

Rencana Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017

Triliun Rp
TOTAL DITJEN BINA MARGA, KEMEN PUPR 42.35  %
Preservasi jalan 18.78 44%
Pembangunan jalan 6.1 14%
Non fisik 5.99 14%
Preservasi jembatan 3.97 9%
Pembangunan jembatan 3.68 9%
Pembangunan jalan bebas hambatan 2.5 6%
Pembangunan flyover/underpass/terowongan 0.97 2%
Dukungan jalan daerah 0.36 1%

Sumber: http://pu.go.id/berita/11416/60-Persen-Alokasi-Anggaran-Penanganan-Jalan-Tahun-2017-Untuk-Wilayah-Timur-Indonesia

 

Rencana Anggaran Kementerian Perhubungan 2017

Triliun Rp
TOTAL KEMENHUB 51.32  %
Perkeretaapian 18.558 36%
Perhubungan Laut 12.135 24%
Perhubungan Udara 9.72 19%
Perhubungan Darat 4.715 9%
BPSDM 4.505 9%
Inspektorat Jenderal 0.9 2%
Sekretariat Jenderal 0.542 1%
Balitbang 0.124 0%
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 0.12 0%

 

Sumber: Koran SINDO, 20 Juli 2016

 

#anggaran #infrastruktur #2017 #transportasi #anggaran2017 #binamarga #transportasidarat #keretaapi

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Asphalt Mixing Plant

Asphalt Mixing Plant (AMP) atau Unit Pencampur Aspal (UPCA) merupakan seperangkat peralatan yang menghasilkan produk berupa campuran aspal panas.

AMPBagian-bagian AMP sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

  1. Bin dingin (cold bins)
  2. Pintu pengatur pengeluaran agregat dari bin dingin (cold feed gate)
  3. Sistem pemasok agregat dingin (cold elevator)
  4. Pengering (dryer)
  5. Pengumpul debu (dust collector)
  6. Cerobong pembuangan (exhaust stack)
  7. Sistem pemasok agregat panas (hot elevator)
  8. Unit ayakan panas (hot screening unit)
  9. Bin panas (hot bins)
  10. Timbangan Agregat (weigh box)
  11. Pencampur (mixer atau pugmill)
  12. Penyimpanan bahan pengisi (mineral filler storage)
  13. Tangki aspal (hot asphalt storage)
  14. Sistem penimbangan aspal (aspal weigh bucket)

#AMP #AsphaltMixingPlant #UnitPencampurAspal #UPCA #Aspal

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3

Dokumen spesifikasi umum pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan ini merupakan bagian dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang digunakan untuk mencapai suatu produk pekerjaan mulai dari proses persiapan, metode pelaksanaan, bahan, peralatan, pengendalian mutu, dan tata cara pembayaran.

Penerapan spesifikasi ini dilakukan selama periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagai dasar penentuan pembayaran.

Spesifikasi Umum ini berlaku sejak 12 November 2014 sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 10/SE/Db/2014 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Spesifikasi Umum ini terdiri dari 10 Divisi sebagai berikut. Silahkan klik link di bawah ini untuk mendownload pdf nya.

DIVISI 1 UMUM, Seksi:
1.1 Ringkasan Pekerjaan
1.2 Mobilisasi
1.3 Kantor lapangan dan fasilitasnya
1.4 Fasilitas dan Pelayanan Pengujian
1.5 Transportasi dan Penanganan
1.6 Pembayaran Sertifikat Bulanan
1.7 Pembayaran Sementara (Provisional Sums)
1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
1.9 Kajian Teknis Lapangan
1.10 Standar Rujukan
1.11 Bahan dan Penyimpanan
1.12 Jadwal Pelaksanaan
1.13 Prosedur Perintah Perubahan
1.14 Penutupan Kontrak
1.15 Dokumen Rekaman Kegiatan
1.16 Pekerjaan Pembersihan
1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup
1.18 Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang Ada
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.20 Pengujian Pengeboran
1.21 Manajemen Mutu

DIVISI 2. DRAINASE, Seksi
2.1. Selokan dan Saluran Air
2.2. Pasangan Batu dengan Mortar
2.3. Gorong-gorong dan Drainase Beton
2.4. Drainase Porous

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
3.1. Galian
3.2. Timbunan
3.3. Penyiapan Badan Jalan
3.4. Pembersihan, Pengupasan, dan Pemotongan Pohon
3.5. Geotekstil

DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.1. Pelebaran Perkerasan
4.2. Bahu Jalan

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1 Lapis Pondasi Agregat
5.2 Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal
5.3 Perkerasan Beton Semen
5.4 Lapis Pondasi Semen Tanah
5.5 Lapis Pondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB)

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat
6.2 Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan Aspal Dua Lapis (Burda)
6.3 Campuran Beraspal Panas
6.4 Lasbutag dan Latasbusir
6.5 Campuran Aspal Dingin
6.6 Lapis Penetrasi Macadam
6.7 Pemeliharaan dengan Laburan Aspal

DIVISI 7. STRUKTUR
7.1 Beton
7.2 Beton Pratekan
7.3 Baja Tulangan
7.4 Baja Struktur
7.5 Pemasangan Jembatan Baja Standar
7.6 Pondasi Tiang
7.7 Fondasi Sumuran
7.8 Adukan Semen
7.9 Pasangan Batu
7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong
7.11 Sambungan Ekspansi (Expansion Joint)
7.12 Perletakan (Bearing)
7.13 Sandaran (Railing)
7.14 Papan Nama Jembatan
7.15 Pembongkaran Struktur
7.16 Drainase Lantai Jembatan

DIVSI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
8.1 Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama
8.2 Pengembalian Kondisi Bahu Jalan Lama pada Perkerasan Berpenutup Aspal
8.3 Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, Timbunan, dan Penghijauan
8.4 Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas
8.5 Pengembalian Kondisi Jembatan

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN
9.1 Pekerjaan Harian

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN
10.1 Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan dan Jembatan
10.2 Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

 

  1. Divisi 1 – Umum
  2. Divisi 2 – Drainase 
  3. Divisi 3 – Pekerjaan Tanah 
  4. Divisi 4 – Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
  5. Divisi 5 – Perkerasan berbutir dan Perkerasan Beton Semen
  6. Divisi 6 – Perkerasan aspal
  7. Divisi 7 – Struktur
  8. Divisi 8 – Pengembalian kondisi dan Pekerjaan minor
  9. Divisi 9 – Pekerjaan Harian
  10. Divisi 10 – Pemeliharaan Rutin

Selengkapnya klik di sini

http://edokumen.pu.go.id/public.php?service=files&t=29ccd6df05116e65bc4fffff5e18515a

Posted in Uncategorized | Leave a comment