Manual Desain Perkerasan 2017

Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017 berisi ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan desain perkerasan jalan. Ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga pada tanggal 22 Juni 2017 melalui SE No 04/SE/Db/2017. Dengan diberlakukannya SE ini, maka SE No 08/SE/Db/2013 tentang MDP 2013 dicabut.

 

MDP 2017 bisa didownload di sini

 

MDP 2017 dibagi dua bagian:

Bagian pertama, struktur perkerasan baru, meliputi

  1. Pendahuluan
  2. Umur Rencana
  3. Pemilihan Struktur Perkerasan
  4. Lalu Lintas
  5. Drainase Perkerasan
  6. Desain Fondasi Jalan
  7. Desain Perkerasan
  8. Masalah Pelaksanaan yang Mempengaruhi Desain
  9. Prosedur Desain

 

Bagian kedua, Rehabilitasi perkerasan, meliputi

  1. Pendahuluan
  2. Lalu Lintas
  3. Kondisi perkerasan eksisting
  4. Drainase perkerasan eksisting
  5. Pemilihan struktur perkerasan
  6. Desain tebal overlay
  7. Desain ketebalan pengupasan dan pelapisan ulang (mill and inlay)
  8. Desain rekonstruksi perkerasan
  9. Masalah pelaksanaan dan kinerja perkerasan
  10. Contoh penggunaan: desain lapis tambah, mill and inlay, desain rekonstruksi dengan bitumen, desain overlay dengan pelebaran, rekonstruksi dengan pelebaran.

Manual ini melengkapi pedoman desain perkerasan 2002 dan 2003 dengan penajaman pada penentuan umur rencana, discounted lifecycle cost yang terendah, pelaksanaan konstruksi yang praktis, dan efisiensi penggunaan material. Penajaman juga dilakukan pada aspek koreksi faktor iklim, analisis beban sumbu, pengaruh temperatur, struktur perkerasan CTB, prosedur rinci desain fondasi jalan, pertimbangan desain drainase, persyaratan analisis lapisan, penerapan pendekatan mekanistik, dan katalog desain.

Advertisements
Posted in Regulations | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Preservasi Jalan secara “Long Segment”

Apa itu long segment?

Merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen. (SE Dirjen Bina Marga No 09/SE/Db/2015)

Apa itu jalan mantap?

Jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana dan standar yang ada. Lalu, bagaimana cara mengukur bahwa kondisinya baik atau sedang atau rusak? Bisa lihat di Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M2011. Ada tiga indikator yang dibuat dalam suatu matrix, yaitu Road Condition Index (RCI) , International Roughness Index (IRI), dan LHRT (Lalu lintas Harian Rata rata Tahunan). Contohnya, pada jalan dengan LHRT > 12000 smp/hari, maka jika nilai RCI nya 6 dan nilai IRI nya 5, maka jalan tersebut dikategorikan jalan sedang.

Long segment meliputi empat komponen jalan, yaitu:

  1. Perkerasan
  2. Bahu
  3. Drainase
  4. Perlengkapan jalan

Masing-masing komponen memiliki indikator kinerja, contohnya

  1. Perkerasan
    • Tidak boleh ada lubang dengan diameter >10 cm dan kedalaman > 4 cm. Waktu tanggap 7 hari
    • Tidak boleh ada retakan lebar > 3 mm atau luas > 5 % setiap 100 m. Waktu tanggap 14 hari
    • Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 3 cm dengan luasan > 5% setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari
    • Tidak boleh ada patahan/faulting (untuk jalan rigid). waktu tanggap 14 hari.
    • Joint sealant tidak boleh rusak atau hilang di semua slab joint (untuk jalan rigid). Waktu tanggap 14 hari
    • Nilai IRI maksimum 4 mm/m. Waktu tanggap 90 hari
  2. Bahu
    • Tidak boleh ada lubang dengan diameter >20 cm dan kedalaman > 10 cm. Waktu tanggap 7 hari
    • Tidak boleh ada beda tinggi degan perkerasan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari
    • Tidak boleh ada bagian yang amblas > 10 cm dengan luasan > 3 % setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari.
  3. Drainase
    • Saluran harus bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur
    • Tidak boleh ada penyumbatan > 10 %. Waktu tanggap kerusakan struktur 21 hari, waktu tanggap penyumbatan 7 hari
    • Lereng timbunan tidak ada deformasi dan erosi, serta dapat berfungsi dengan baik
    • Pada lereng galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik. Waktu tanggap 14 hari.
  4. Perlengkapan Jalan
    • Rambu peringatan dan rambu petunjuk terpasang dengan benar
    • Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki. Waktu tanggap kerusakan 21 hari, waktu tanggap pemasangan rambu 24 jam
    • Pemisah horizontal pada median atau trotoar harus kokoh dan berfungsi dengan baik, permukaannya dapat dilihat pada malam hari. Waktu tanggap 21 hari
    • Guardrail secara struktur kokoh, terpasang dengan benar dan tidak terjadi kerusakan. Waktu tanggap 21 hari
  5. Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak)
    • Jalan pendekat (oprit) tidak terjadi penurunan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari
    • Dinding Penahan Tanah tidak ada kerusakan, keretakan, patahan. Waktu tanggap 28 hari.
    • Expansion Joint. tidak ada kerusakan signifikan, tidak karatan, lebar gap sesuai ketentuan. Waktu tanggap 28 hari
    • Pagar Jembatan (span > 6 m) tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi dengan baik. Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. Waktu tanggap 28 hari.
  6. Pengendalian tanaman
    • Bebas dari tumbuh2an di sekitar ujung gorong2, saluran, kerb, sekitar rambu, guardrail, tiang lampu, bahu jalan, pulau lalu lintas, Waktu tanggap 7 hari
    • Tinggi tumbuh2an, minimal 2,5 cm, maksimal 10 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, tebing tepi jalan, dst. Waktu tanggap 7 hari

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Acuan Teknis PUPR/Bina Marga

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Tahun 2015

Surat Edaran (SE) Menteri PUPR nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, pdf

Ditetapkan tanggal 3 Desember 2015, SE ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi Bidang PU. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi meliputi: Penyiapan RK3K, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, asuransi dan perijinan, personil K3, fasilitas sarana kesehatan, rambu-rambu dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 .

 

 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga

Tahun 2017

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga (SE Dirjen BM) Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, pdf

Merupakan acuan teknis dalam perencanaan perkerasan jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tujuan terlaksanakanya konstruksi jalan yang dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017.

 

Posted in Regulations | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Peraturan Terkait Keselamatan Jalan

Di Indonesia, keselamatan jalan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah ini:

  • Undang-Undang
    1. UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pdf
    2. UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pdf

 

  • Peraturan Pemerintah
    1. PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pdf, yang telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP 15 2005, pdf
    2. PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pdf
    3. PP 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, pdf
    4. PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , pdf

 

  • Instruksi Presiden
    1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, pdf dengan Lampiran Inpres pdf
    2. Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) tahun 2011, pdf dan English version, pdf

 

  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum/PUPR
    1. Peraturan Menteri PU No 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, pdf
    2. Peraturan Menteri PU No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, pdf dengan Lampiran Permen 19, pdf
    3. Peraturan Menteri PU No 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pdf

 

  • Peraturan Menteri Perhubungan
    1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, pdf
    2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, pdf
    3. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pdf
    4. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, pdf
    5. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pdf
    6. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 120 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan, pdf

 

  • Instruksi/Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga
    1. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 1 (Biru) Rekayasa Keselamatan Jalan,
    2. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 2 (Hijau) Manajemen Hazard Sisi Jalan,
    3. Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/IN/Db/2012 tentang Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan, Buku 3 (Merah) Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan,

 

  • Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
    1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, pdf
    2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor  SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pdf

Note: for more updates, please see our “peraturan” page. Thank you

Posted in Regulations | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Berapa sih jumlah kendaraan di Jabodetabek?

Pertanyaan ini sering terlintas saat kita sedang terjebak macet di jalanan ibukota. Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang diambil di Seminar di Universitas Trisakti tanggal 24 Agustus 2016, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 terdapat hampir 25 juta unit kendaraan di jabodetabek, yang terdiri dari 18,5 juta sepeda motor dan 6,4 juta unit mobil (termasuk mobil penumpang, mobil beban, mobil bis, dan kendaraan khusus). Data ini sejalan dengan Buku Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015..

 

 

untitled

Lalu, apa yang dapat diambil dari data tersebut? Salah satunya adalah bahwa jumlah sepeda motor di DKI Jakarta lebih banyak dari jumlah penduduknya, artinya setiap orang punya lebih dari satu sepeda motor di rumahnya.

Kemudian, jumlah kepemilikan kendaraan yang terendah ada di Kabupaten Bogor yaitu hanya 11% dari jumlah penduduknya.

Selain itu, rata-rata jumlah sepeda motor hampir tiga kali lipat (74%) dari jumlah mobil (26%), kecuali di Kota Tangerang Selatan dimana jumlah motor hanya 25% dan jumlah mobil sebanyak 75%.

Jumlah kendaraan di Jabodetabek sekitar seperempat dari total seluruh kendaraan yang ada di seluruh Indonesia yaitu sebesar 114 juta unit.

Jumlah kendaraan angkutan umum di Jabodetabek baru sekitar 512.000 unit atau 2% dari total seluruh kendaraan. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Jabodetabek yang mencapai 31 juta jiwa.

Data BPTJ menunjukkan bahwa pada tahun 2015, total perjalanan di Jabodetabek sebanyak 47,5 juta per hari. Total Perjalanan dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ke DKI Jakarta sebesar 1,4 juta per hari dimana 31% (423.000) dari Tangerang, 31 % (425.000) dari Bogor, dan 38% (571.000) dari Bekasi.

Road ratio di Jabodetabek hanya sekitar 1.92% dengan average speed 19 km/jam dan Volume to Capacity Ratio (VCR) 0.84.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dekade Aksi Keselamatan Jalan: Status Indonesia saat ini

Pada bulan April tahun 2013, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Instruksi ini lahir setelah diluncurkannya Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035 oleh Wakil Presiden RI pada bulan Mei tahun 2011. RUNK ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Program PBB Road Safety Decade of Action 2011-2020 sebagaimana tercantum dalam Resolusi PBB Nomor 64/255 tahun 2010 tentang Improving Global Road Safety.

Baik RUNK maupun Inpres di atas memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengurangi fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 50% di Tahun 2020. Bedanya, Inpres hanya mentargetkan sampai tahun 2020, sedangkan target RUNK sampai tahun 2035 dimana tingkat fatalitas ditargetkan untuk dikurangi hingga 80%.

Tingkat fatalitas di atas dipahami sebagai jumlah orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Data awal (baseline) yang dijadikan rujukan adalah data kecelakaan tahun 2010 dimana terdapat 31,234 jiwa yang meninggal dunia (Sumber: Bappenas). Dengan demikian, pada tahun 2020 jumlah fatalitas harus di bawah 15,617 jiwa seperti grafik di bawah ini:

fatalitas

Saat ini RUNK dan Inpres telah menempuh setengah jalan. Lalu, bagaimana cara menghitung progres Indonesia saat ini? RUNK telah menetapkan tiga indikator utama yang harus dicapai, yaitu:

1. Indeks fatalitas per 10,000 kendaraan:  3.93 di Tahun 2010 menjadi 1.96 di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

fatality-per-vehicle

2. Indeks fatalitas per 100,000 populasi:  13.15 di Tahun 2010 menjadi 6.57 di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

fatality-per-population3. Case Fatality Rate (CFR), yaitu tingkat jumlah kematian dibagi jumlah kejadian kecelakaan: 50.70% di Tahun 2010 menjadi 25.35% di Tahun 2020. Progresnya adalah sebagai berikut:

case-fatality-rate

 

Garis biru menunjukkan target, sedangkan garis merah menunjukkan realisasi yang telah dicapai. Grafik di atas disusun berdasarkan pengolahan data dari berbagai sumber, seperti BPS, Korlantas, dan Bappenas yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

tabel.jpg

Tulisan yang berwarna hitam di tabel menunjukkan angka yang “given” dari instansi terkait sebagaimana tercantum di atas. Tulisan yang berwarna merah merupakan angka proyeksi (inter/extra-polasi) yang dihitung berdasarkan trendline di spreadsheet. Angka ini hanya merupakan pendekatan. Jika ada data lain yang lebih akurat, please feel free to comment.

Lalu apa kesimpulannya?

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa sampai saat ini Indonesia is on the right track dalam mencapai target Dekade Aksi Keselamatan Jalan, dimana realisasi sudah lebih baik daripada target.

 

 

 

Posted in data | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Jumlah Kejadian dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  sejak Tahun 1992 sampai 2014, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai hampir 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) jiwa. Jumlah ini hampir menyamai jumlah penduduk kota Yogyakarta yang mencapai 380.000 jiwa. Hal ini belum memperhitungkan data kecelakaan yang belum dilaporkan secara resmi.

jumlah-kecelakaan

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah kejadian maupun jumlah korban kecelakaan pada tahun 2005 dan tahun 2009. Hal ini bukan berarti bahwa jumlah kejadian dan korban yang meningkat, namun dapat terjadi karena adanya perbaikan sistem pencatatan data kecelakaan lalu lintas.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa yang berhak mencatat data kecelakaan di Indonesia hanyalah Kepolisian. Sejak saat itu, maka metode pencatatan data kecelakaan menjadi semakin baik.

Bahkan, sejak Tahun 2014, Kepolisian telah memiliki sistem informasi pencatatan kecelakaan lalu lintas yang dinamakan IRSMS (Integrated Road Safety Management System). Dengan sistem ini, maka koordinat lokasi kejadian, jumlah korban, jenis kendaraan, dan data lainnya dapat diperoleh secara online.

Kembali ke data kecelakaan di atas. Rata-rata jumlah korban meninggal selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 27.000 jiwa per tahun, atau 3 orang per jam! iya, setiap jam ada 3 nyawa melayang karena kecelakaan lalu lintas.

Belum lagi jumlah korban luka. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah kejadian kecelakaan adalah sebanyak 98,000 kejadian, jumlah korban luka berat adalah sebanyak 31,000 orang dan jumlah korban luka ringan adalah sebanyak 104,000 orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment